Fwd: [Republika Online] ICMI: Hilangkan Politik Biaya Tinggi di Indonesia

18 Nopember 2007 ICMI: Hilangkan Politik Biaya Tinggi di Indonesia BANDUNG--Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi lantaran proses politik di Indonesia menciptakan beban biaya tinggi. ''Akibatnya, para calon kepala daerah itu harus berkolusi dengan sponsor,''jelas Ketua Presidium Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Prof DR Nanat Fatah Natsir, seusai menghadiri acara Silaturahmi ICMI Jawa Barat, Sabtu (17/11). Dijelaskan Nanat, dampak lebih lanjut dari tingginya biaya politik di Indonesia mengakibatkan kebijakan para kepala daerah yang terpilih tersebut menjadi disetir oleh sponsor. Hal ini terlihat dari pelaksanaan berbagai proyek di lingkungan pemerintah daerah yang tidak kredibel. Menurut Nanat, jika hal ini terus dibiarkan, pelaksanaan demokrasi di Indonesia akan terus terpuruk. ''Malah, akan menimbulkan tsunami demokrasi,''tegas dia. Salah satu solusi yang ditawarkan ICMI, kata Nanat, adalah pengurangan biaya politik dalam pemilihan kepala daerah. Menurut dia, pemerintah seharusnya mengeluarkan anggaran untuk membiayai proses politik setiap calon. Namun, supaya tidak terlalu membebani keuangan negara, biaya yang dikeluarkan tersebut harus terbatas. Selain itu, kata Nanat, ICMI menawarkan supaya pengajuan calon kepala daerah, hingga presiden yang berasal dari perseorangan dipermudah. ''Jadi, calon perseorangan bisa tampil dalam proses pemilihan bersaing dengan calon kepala daerah yang berasal dari parpol dengan sejajar,''cetus Nanat. Hal serupa dikemukakan Ketua Dewan Penasihat ICMI, Prof Ginandjar Kartasasmita. Dijelaskan Ginandjar, salah satu solusi supaya tidak pelaksanaan demokrasi di Indonesia bisa maju adalah mengurangi dominasi partai dalam proses pemilihan kepala daerah. Saat ini, kata dia, dominasi partai dalam proses demokrasi ini telah mengakibatkan tidak jelasnya kinerja demokrasi itu sendiri. ''Para calon harus mencari partai sebagai kendaraan. Layaknya kendaraan, ojeg misalnya, berarti harus bayar,''cetus Ginanjar yang juga ketua Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) RI ini. Sebagai contoh, ucap Ginanjar, Jawa Barat memiliki penduduk hingga 40 juta jiwa. Kalau syaratnya 15 persen atau sekitar enam juta pendukung sangat tidak masuk akal lantaran mustahil dipenuhi. ''Saya waktu di DPD saja harus mengumpulkan 10 ribu KTP saja setengah mati,''cetus dia. Bahkan, Ginanjar berpendapat, mengumpulkan syarat dukungan hingga 15 persen bagi partai pun akan mustahil dilakukan. Sebuah pimpinan cabang partai saja, kata dia, paling hanya memiliki keanggotaan tidak lebih dari dua ribu orang. rfa Berita ini dikirim melalui Republika Online http://www.republika.co.id Berita bisa dilihat di : http://www.republika.co.id/Cetak_detail.asp?id=314178&kat_id=3